POLA INTERAKSI DENGAN AL-QUR`AN DAN SUNNAH

POLA INTERAKSI DENGAN AL-QUR`AN DAN SUNNAH

Oleh : Muchlis M. Hanafi **

 Dipresentasikan pada Seminar I’jaz Al-Qur’an dan Al-Hadits

Di Ma’had Aly Zawiyah Jakarta

 Banyak pakar mensinyalir, salah satu penyebab ketertinggalan umat Islam saat ini adalah karena meninggalkan dan menjauh dari ajaran Al-Qur`an dan hadis. Meninggalkan dimaksud berupa ketidaktahuan yang berakibat pada kurangnya penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kedua sumber ajaran Islam. Sikap seperti ini pernah dilakukan oleh umat terdahulu yang kemudian membuahkan kecaman keras. QS. Al-Baqarah/2 : 78 menyebut mereka yang bersikap demikian sebagai “ummiyyûn” (buta huruf), yang tidak mengerti kitab suci dan sumber ajaran agama dengan baik. Kalaupun mengerti, pemahaman mereka tidak didukung oleh bukti-bukti kuat, tetapi hanya sekadar dugaan, sehingga timbul keengganan. Kebutaaksaraan (ummiyyah) seperti ini tidak lagi hanya sebatas tidak bisa membaca dan menulis aksara, tetapi tidak memahami ajaran agama dengan baik dan benar. Rajab al-Banna, kolumnis Mesir terkemuka, menyebutnya dengan istilah ummiyyah dîniyyah (buta aksara agama). Menurutnya, wajah kusam Islam saat ini, selain karena propaganda musuh-musuh Islam, juga disebabkan oleh sikap, prilaku dan pemikiran sebagian komunitas Muslim yang tidak memahami ajaran agama secara utuh.

Tak dapat disangkal, dalam kehidupan seorang Muslim, Al-Qur`an dan hadis merupakan dua sumber ajaran yang mengatur banyal hal dan harus dipedomani dalam hidup. Allah berfirman : “Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri” (QS. Al-Nahl/16 : 44). Al-Qur`an tidak hanya berisikan persoalan akidah dan ibadah, tetapi mencakup berbagai persoalan etika, moral, hukum dan sistem kehidupan lainnya. Sedemikian lengkapnya ajaran Al-Qur`an, sayyiduna Abu Bakar RA berujar; “seandainya tambat untaku hilang pasti akan aku temukan dalam al-Qur`an”. Ajarannya berlaku sepanjang masa dan bersifat universal untuk semua umat manusia. Ilmu pengetahuan modern membuktikan sekian banyak isyarat ilmiah dalam Al-Qur`an, bahkan juga hadis, yang sejalan dengan penemuan ilmiah para ahli.

Meski menyatakan dirinya telah “menjelaskan segala sesuatu”, namun tidak berarti Al-Qur`an tidak membutuhkan penjelasan. Jumlah ayatnya yang terbatas (6236 ayat) dan karakteristik bahasanya yang ringkas dan padat serta kandungannya yang bersifat umum menuntut adanya penjelasan atau penafsiran. Otoritas tertinggi untuk itu dimiliki oleh Rasulullah yang diwujudkan dalam bentuk ucapan, perbuatan dan ketetapan. Himpunan ketiganya disebut hadis atau sunnah. Dengan demikian, sebagai sumber ajaran Islam Al-Qur`an dan hadis tidak dapat dipisahkan, karena jika Al-Qur`an dipandang sebagai sebuah konstitusi (dustûr) yang mengandung pokok-pokok ajaran ketuhanan yang diperlukan untuk mengarahkan kehidupan manusia, maka hadis merupakan rincian penjelasannya. Al-Qur`an sendiri menyatakan, selain bertugas menyampaikan kitab suci, Rasulullah diberi kewenangan untuk menjelaskan kitab tersebut (QS. Al-Nahl : 44). Penjelasan itu tidak pernah keliru, sebab dalam menjalankan tugas tersebut Rasulullah senantiasa berada dalam bimbingan wahyu (QS. Al-Najm/ 53 : 3).

Dengan kata lain, hadis atau sunnah adalah bentuk lain dari Al-Qur`an yang wujud dan hidup. Jika Anda ingin mengetahui tuntunan akhlaq Al-Qur`an, maka perhatikanlah kehidupan Rasul, demikian makna yang tersirat dari sebuah hadis riwayat Aisyah RA. Tanpa hadis atau sunnah, banyak hal menyangkut ibadah dan muamalat dalam Islam yang tidak akan pernah diketahui. Dalam Al-Qur`an ditemukan perintah salat, tetapi tidak ditemukan penjelasan rinci mengenai bilangan rakaatnya, tata cara dan waktu melaksanakannya, serta jenis salat yang diwajibkan dan dianjurkan. Penjelasan semua itu ada dalam hadis. Ukuran, jenis dan waktu pelaksanaan zakat juga tidak ditemukan dalam Al-Qur`an. Demikian pula tata cara pelaksanaan puasa, haji, transaksi jual beli dan lainnya yang hanya diterangkan secara global oleh Al-Qur`an. Dari sini banyak ulama memahami keduanya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, sehingga mengamalkan hadis berarti juga mengamalkan Al-Qur`an. Firman Allah: “Barangsiapa yang menta`ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta`ati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari keta`atan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka” (QS. Al-Nisâ/4 : 80).

Suatu ketika seorang perempuan dari Bani Asad mendatangi sahabat Rasul, Abdullah bin Mas`ud, dan memprotes sikap Ibnu Mas`ud yang mengecam keras perempuan yang mentato (al-wâsyimât) dan yang minta ditato (al-mustawsyimât). Perempuan itu berdalih, larangan tersebut tidak ditemukan dalam Al-Qur`an. Ibnu Mas`ud menjawab, “larangan tersebut dapat Anda temukan dalam sebuah ayat, “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah” (QS.Al-Hasyr/59 ; 7). Ayat ini juga dibacakan oleh Abdurrahman bin Yazid, seorang ulama generasi awal, ketika ada seseorang yang memprotes larangan mengenakan baju saat berihram dengan alasan tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur`an. Dengan kata lain, ayat tersebut menegaskan kedudukan hadis sebagai referensi hukum saat tidak ditemukan rincian penjelasannya dalam Al-Qur`an. Dari sini, tidaklah tepat pandangan sebagian kalangan yang merasa cukup dengan hanya berpedoman pada Al-Qur`an.

Titik Krusial Persoalan Agama

Satu hal yang patut disadari, persoalan agama bukan hanya pada otentisitas teks-teks keagamaan, tetapi pada pemahaman yang baik dan benar. Keaslian dan kemurnian teks Al-Qur`an dan hadis sebagai sumber ajaran tidak diragukan lagi. Sejarah telah membuktikannya. Tetapi khazanah intelektual Islam menyodorkan fakta sekian banyak perbedaan menyangkut pemahaman teks-teks tersebut. Sifat Al-Qur`an yang dinyatakan banyak pakar sebagai hammâlatu awjuh mengandung kemungkinan ragam interpretasi. Semuanya dapat dibenarkan selama berpegang pada prinsip-prinsip kebahasaan dan syari`at Islam.

Lebih problematis lagi ketika teks-teks tersebut berupa hadis, sebab dalam memahaminya diperlukan pengetahuan tentang latar belakang historisnya (asbâb al-wurûd) dan maksud (maqâshid) di balik pesan hadis tersebut. Satu hal yang harus diyakini, kebanyakan sunnah Rasul, baik yang berbentuk ucapan, perbuatan dan ketetapan, mempunyai implikasi hukum yang harus diikuti (tasyrî`iyyah), sebab dengan mengikutinya kita akan mendapat petunjuk (QS. Al-A`râf/7 : 158). Tetapi mayoritas ulama, seperti dikutip Yusuf al-Qaradhawi, juga sepakat, ada sekian banyak hadis yang tidak berimplikasi hukum, terutama yang berkaitan dengan beberapa persoalan keduniaan. Di antara ulama yang mengklasifikasikan hadis dalam bentuk di atas Al-Qarafi (w. 684 H), Syah Waliyyullah al-Dahlawi (w. 1176 H), M. Rasyid Ridha, penulis tafsir al-Manâr, Mahmud Syaltut, Pemimpin Tertinggi Lembaga Al-Azhar, dan Thahir Ibnu Asyur, Mufti Tunis dan pengarang tafsir Al-Tahrîr wa al-Tanwîr.

Contoh kasus yang sering dikemukakan adalah ketika Nabi datang ke Madinah dan menemukan masyarakat di situ selalu mengawinkan serbuk jantan dan betina dari pohon korma agar produktifitasnya meningkat. Saat itu Rasulullah menganjurkan agar mereka tidak melakukan hal tersebut. Saat panen tiba, penghasilan kebun mereka berkurang, dan dengan segera mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Menanggapi itu beliau bersabda, “Aku hanyalah manusia biasa, jika aku memerintahkan suatu ajaran agama maka ambillah, dan jika yang aku sampaikan hanyalah sekadar pendapat, maka ketahuilah aku hanya seorang manusia biasa” (HR. Muslim). Dalam hadis lain beliau menanggapinya dengan ungkapan, “Kalian lebih tahu dalam soal keduniaan (yang kalian geluti)” (HR. Muslim). Hadis tersebut dengan berbagai versinya menunjukkan bahwa Nabi memberikan pendapat dalam salah satu persoalan keduniaan yang tidak dikuasainya. Beliau adalah salah seorang dari penduduk Mekkah yang tidak berprofesi sebagai petani korma, sebab kota Mekkah adalah daerah tandus yang tidak cocok untuk pertanian dan perkebunan. Saran beliau saat itu oleh para sahabatnya dipandang sebagai ajaran agama yang harus diikuti, tetapi kemudian ternyata saat panen tiba hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Dari sini kemudian Rasul menjelaskan, dalam soal teknis yang tidak terkait dengan persoalan agama, para ahli di bidangnya lebih tahu dari Rasul. Karenanya, pakar hadis terkemuka dan penyusun kitab penjelasan (syarah) Shahîh Muslim, Imam Nawawi, meletakkan hadis tersebut di bawah judul, “Bâb wujûb imtitsâli mâ qâlahu syar`an, dûna mâ dzakarahu shallallâhu `alayhi wasallam min ma`âyisyi al-dunyâ `alâ sabîl al-ra`yi” (Bab kewajiban mengikuti sabda Rasul yang berupa syari`at agama, bukan persoalan keduniaan yang disampaikan Rasul berdasarkan pendapat).

Pada bidang keduniaan apa saja hadis tidak berimplikasi hukum, tentu bukan di sini tempatnya untuk diurai. Tetapi dari contoh di atas dapat dipahami, titik krusial dalam tek-teks keagamaan adalah pada penafsirannya, terutama yang terkait dengan pola hubungan antara lafal (teks) dan makna (batin). Tidak jarang kita temukan pemahaman keagamaan yang begitu ketat dan literal, bahkan terkadang terasa menyulitkan, namun tidak sedikit juga kita temukan pemahaman yang begitu longgar bahkan liberal.

Pola Hubungan Antara Lafal dan Makna ; Dulu dan Sekarang

Ulama besar, Al-Syathibi, dalam kitab al-Muwâfaqât mencatat empat aliran dalam pemahaman Al-Qur`an dan hadis, yaitu Zhâhiriyyah (literal), Bâthiniyyah, Al-Muta`ammiqûn fi al-Qiyâs (rasionalis dan cenderung liberal) dan al-Râsikhûn fi al-`Ilm (mendalam ilmunya dan moderat)[1].

1. Zhâhiriyyah

Sebuah mazhab fiqih yang berlandaskan pada Alquran, sunnah dan ijmâ`, tetapi menolak intervensi akal dalam bentuk qiyâs, ta`lîl, istihsân dan lain sebagainya. Zhahiriyyah, sebutan bagi para penganut mazhab ini, terambil dari nama tokoh panutannya, Daud bin Ali al-Zhahiriy. Muncul pertama kali pada paruh pertama abad ketiga hijriah.

Dalam memahami teks keagamaan zhahiriyyah berpegangan kepada tiga prinsip dasar :

  1. Keharusan berpegang teguh pada lahiriah teks, dan tidak melampauinya kecuali dengan teks yang zahir lainnya atau dengan konsensus (ijma`) yang pasti. Penggunaan akal tidak diperkenankan.
  2. Maksud teks yang sebenarnya terletak pada yang zhahir, bukan di balik teks yang perlu dicari dengan penalaran mendalam. Demikian pula maslahat yang dikehendaki syara`.
  3. Mencari sebab di balik penetapan syariat adalah sebuah kekeliruan. Ibnu Hazm, salah seorang tokohnya berkata : Seseorang tidak boleh mencari sebab dalam agama, dan tidak diperkenankan mengatakan ‘ini’ adalah sebab ditetapkannya ‘itu’, kecuali ada nash tentang itu. (Lâ yus`alu `ammâ yaf`alu wahum yus`alûn).

Banyak hasil ijthad kelompok zhahiriyah dalam memahami teks yang dinilai keliru oleh para ulama, antara lain karena ;

  1. Tidak mau menggunakan akal dalam pengambilan hukum dengan memperluas cakupan zhahir, sehingga Alquran tidak lagi mampu mengantisipasi berbagai kemaslahatan yang timbul kemudian.
  2. Jumud dan tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga bertentangan dengan fungsi Alquran sebagai kitab abadi di setiap ruang dan waktu. Teks Alquran terbatas, sementara peristiwa dan kejadian yang dialami manusia selalu berkembang.
  3.  Tidak sejalan dengan rasionalitas Alquran, karena hanya membatasi pemahaman pada logika bahasa.

2. Bâthiniyyah

Sebuah nomenklatur bagi sekian banyak kelompok yang pernah ada dalam sejarah Islam. Muncul pertama kali pada masa al-Ma`mun (w 218), salah seorang penguasa Abbasiyah, dan berkembang pada masa al-Mu`tashim (w 227). Sebagian ulama mensinyalir, prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam memahami teks-teks keagamaan bersumber dari kalangan Majusi. Dinamakan Bâthiniyyah karena mereka meyakini adanya Imam yang gaib. Mereka mengklaim ada dua sisi dalam syariat; zhahir dan batin. Manusia hanya mengetahui yang zhahir, sedang yang batin hanya diketahui oleh Imam[2].

Pola yang digunakan dalam memahami teks-teks keagamaan ;

  1. Tujuan dan maksud dari sebuah teks (Alquran dan hadis) bukan pada makna zhahir yang diperoleh melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan konteks penyebutan, tetapi terletak pada makna di balik simbol zhahirnya.
  2. Mereka mengkultuskan makna batin sebuah teks dan mengingkari zhahir teks, sehingga banyak hukum-hukum syar`i yang diabaikan, bahkan tidak ditaati lagi.

Karena itu Imam Ghazali, seperti dikutip al-Syathibi, mendudukkan mereka pada tingkatan yang paling rendah dan hina dibanding kelompok sesat lainnya[3]. Kerusakan yang mereka lakukan, kata al-Razi, jauh lebih parah dari tindakan orang kafir, sebab mereka menggerus syariat Islam dengan sebutan Islam itu sendiri[4].

Mengapa mereka dinilai keliru dan sesat?

  1. Tidak memiliki perangkat pemahaman yang benar. Mereka tidak menggunakan kaidah-kaidah kebahasan dan pokok-pokok ilmu tafsir sebagai sandaran dalam memahami Alquran, padahal Alquran diturunkan dalam bahasa Arab dan baru dapat dipahami maknanya jika sesuai dengan prinsip-prinsip kebahasaan Arab.
  2. Mengira ada yang kurang dalam syariat, dan baru sempurna jika dipahami secara batin yang hanya bisa dilakukan oleh Imam yang ma`shum.
  3. Mengedepankan akal daripada syariat yang dianggapnya kurang memadai dan melepaskannya tanpa kendali untuk menyelami lautan makna batin. Patut disadari, keragaman pandangan yang tidak didasari pada kaidah yang jelas akan menimbulkan kekacauan.

3. Rasionalis (al-`Aqlaniyyun), atau al-Muta`ammiqun fi al-Qiyas

Sebagian ulama menisbatkan kecenderungan ini kepada Imam Sulaiman al-Thufi (w 716 H) yang dikenal dengan teori maslahat yang dipahaminya sebagai “sebab yang dapat mengantarkan kepada tujuan syariat Allah dalam ibadah (al-`ibâdât) dan mu`amalah (al-mu`âmalât)”.

Pendapatnya yang sangat berbeda dengan jumhur ulama dan mendapat kritikan tajam : “Jika ada maslahat yang bertentangan dengan nash yang terkait dengan mu`amalât (âdât), maka maslahat harus dikedepankan daripada nash”.

Menurut al-Thufi, hubungan antara maslahat dan nash (dalil syar`i) berkisar pada tigal hal ;

–         Dalil syar`i sejalan dengan maslahat, seperti dalam penetapan hudûd terhadap pelaku pembunuhan, pencurian, qadzaf dan lainnya

–         Jika tidak sejalan tetapi memungkinkan untuk dikompromikan melalui takhshîsh atau taqyîd maka keduanya dapat digunakan dalam batas-batas tertentu

–         Jika terjadi benturan antara maslahat dan nash dan tidak bisa dikompromikan, maka maslahat harus dikedepankan dan nash ditinggalkan[5].

Maslahat harus dikedepankan, karena akal dapat menalar dan membedakan maslahat manusia tanpa perlu bantuan syara`. Maslahat dapat diketahui secara pasti melalui kebiasaan, sedangkan nash-nash syar`i tidak dapat menjelaskannya karena mengandung banyak interpretasi dan kemungkinan. Ukurannya adalah, hukum mu`amalat sejalan dengan akal dan kebiasaan serta mewujudkan manfaat, baik ketika sejalan dengan nash maupun bertentangan.

Mengapa Mereka Keliru?

  1. Akal memiliki keterbatasan untuk menjangkau semua maslahat manusia secara sempurna. Apa yang diduga akal mendatangkan maslahat boleh jadi justru sebaliknya. Pengetahuannya sangat terbatas (QS. Al-Isra : 85, QS. Al-Nahl : 8 dan lain-lain). Melepaskan akal untuk menalar tanpa kendali sama tercelanya dengan mengekang akal untuk tidak berpikir.
  2. Akal mengikuti syara`, bukan sebaliknya.

Dalam sejarah pemikiran Islam klasik terjadi perdebatan apakah akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan (al-Tahsîn wa al-Taqbîh al-`aqliyyayn).

–         Asy`ariyyah : akal tidak dapat membedakan kebaikan dan keburukan tanpa bantuan syara`. Tolok ukur keduanya pada syara`.

–         Mu`tazilah : Akal dapat mengetahui keduanya, sebab setiap perbuatan dan perkataan memiliki manfaat dan mudarat. Agama memerintah dan melarang sesuatu karena manfaat dan mudarat yang ditetapkan akal.

–          Maturidiah : Akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan, tetapi hukum agama tidak selalu sejalan dengan pertimbangan akal. Tolok ukurnya adalah perintah dan larangan agama, sebab akal boleh jadi keliru atau berbeda dalam menetapkan keduanya.

Kendati berbeda, mereka sepakat mengatakan, sumber penetapan hukum adalah syari`at, baik yang tertuang dalam bentuk teks maupun hasil ijtihad[6].

  1. Kemaslahatan dalam muamalat duniawi ada yang tidak diketahui akal, dan hanya dapat diketahui melalui wahyu, karena itu perlu berpegang pada ketentuan syariat untuk mencegah kekacauan dan kebimbangan.
  2. Hak-hak mukallaf (hamba) tidak lepas dari hak Tuhan. Al-Thufi membedakan antara ibadat yang dianggap hak Tuhan sehingga perlu berpegang pada ketentuan syara`, dan muamalat yang merupakan hak hamba sehingga yang menjadi tolok ukur adalah kemaslahatan hamba walaupun bertentangan dengan nash. Al-Syathibi mengatakan, “Dalam setiap bentuk taklîf terdapat hak Allah”. Bentuk hukuman hudûd jika telah sampai ke tangan hakim, selain qishash, qadzaf dan mencuri, tidak dapat digugurkan meski telah dimaafkan oleh pihak terkait.
  3. Di dalam syariat tidak ada yang bertentangan dengan akal. Mengedepankan maslahat dari pada nash mengesankan ada sekian maslahat yang bertentangan syariat. Ini berlawanan dengan kenyataan bahwa agama (syari`at) sejalan dengan akal dan fitrah manusia.
  4. Tidak ada pertentangan antara nash dan maslahat. Kemaslahatan yang hakiki terletak pada cakupan maqâshid syari`ah, sehingga tidak mungkin ada pertentangan antara keduanya[7].

Bagaimana Alquran Dipahami Sekarang?

Zhâhiriyyah, Bâthiniyyah dan `Aqlâniyyah bukan hanya milik zaman dan waktu tertentu, tetapi selalu ada di setiap zaman dalam bentuk yang berbeda.

1. Neo-Zhahiriyyah

Mereka mewarisi kejumudan zhahiriyah masa lampau.

Di antara cirinya dalam pemahaman teks :

  1. Memahami teks secara literal (harfiyyah) dan kaku, tanpa melihat `illat atau maqâshid di balik teks.
  2. Cenderung keras (tasyaddud), mempersulit dan berlebihan (al-ghuluww)
  3. Menganggap dirinya yang paling benar, dan lainnya salah
  4. Tidak mentolerir perbedaan pendapat atau pandangan
  5. Berburuk sangka dan bahkan mengkafirkan pandangan yang berbeda

Di antara produk pemikirannya saat ini : uang kertas yang beredar saat ini bukan uang syar`i seperti dalam Alquran dan sunnah sehingga tidak wajib dizakatkan; Zakat fitrah hanya dapat dilakukan dengan bahan makanan, tidak dapat diganti uang; Televisi dan photografi haram berdasarkan hadis yang melaknat mushawwirîn.

2. Neo-Bathiniyyah

Perasaan inferiority complext yang dialami umat Islam melahirkan sikap kagum terhadap prototype peradaban Barat yang maju, sehingga menjadi dasar sebagian kalangan untuk menetapkan hukum-hukum agama walaupun harus berbenturan dengan nash-nash yang tsawâbit, bahkan meruntuhkan sekalipun. Ketentuan-ketentuan yang ada dianggap tidak lagi dapat memenuhi kemaslahatan manusia yang terus berkembang.

Keinginan untuk menyelaraskan nash dengan realita dilakukan melalui upaya mencari maqâshid syar`âh yang diduga berada di balik simbol-simbol teks tanpa ada ketentuan yang mengaturnya, tentunya dengan ukuran akal manusia modern. Siapa saja dapat melakukannya.

Yusuf al-Qaradhawi menamakan kelompok ini dengan “al-Mu`aththilah al-Judud” (Neo-Mu`aththilah). Kalau mu`aththilah klasik bermain pada tataran akidah, neo-mu`aththilah bermain pada tataran syari`ah.

Dengan dalih kemaslahatan (al-mashlahah) manusia modern terjadi upaya meruntuhkan syari`ah seperti pada hukum keluarga, warisan, hudûd dan lain sebagainya. Teks-teks yang ada harus dipahami sebatas ruang dan konteks pewahyuannya, dengan kata lain disesuaikan dengan sabab nuzulnya.

Secara umum kelompok ini bercirikan tidak mendalami sumber, prinsip dan hukum syari`ah dengan baik, serta memiliki keberanian mengungkap pendapat meski tidak didukung argumentasi yang kuat.

Pijakan dalam memahami teks :

1.     Mengedepankan akal dari pada wahyu. Akal dapat menentukan mana yang lebih maslahat untuk dilakukan sampaipun harus berbenturan dengan nash syar`iy.

2.     Dengan dalih maslahat, Umar bin Khattab telah mengalahkan nash seperti pada kasus al-mu`allafah qulûbuhum yang tidak diberi zakat, menafikan hukum potong tangan saat paceklik terjadi dan lainnya.

3.     Ungkapan yang sering disebut berasal dari Ibnul Qayyim, “di mana ada maslahat di situ ada syariat”, padahal ungkapan tersebut berlaku pada kasus yang tidak ada nashnya, atau jika ada mengandung berbagai kemungkinan yang dapat ditentukan melalui mana yang lebih maslahat. Ungkapan yang tepat, “di mana ada syari`at di situ ada maslahat”.

4. Teks-teks yang ada harus dipahami sebatas ruang dan konteks pewahyuannya, dengan kata lain disesuaikan dengan sabab nuzulnya. Al-`Ibratu bikhushûsh al-Sabab, lâ bi `Umûm al-Lafzhi, demikian ungkapan yang sering digunakan[8].

 

 

Metode Pembacaan Alternatif

Terlalu berpegang pada lahir teks dan mengesampingkan maslahat atau maksud di balik teks berakibat pada kesan syariat Islam tidak sejalan dengan perkembangan zaman dan jumud dalam menyikapi persoalan. Sebaliknya terlampau jauh menyelami makna batin akan berakibat pada upaya menggugurkan berbagai ketentuan syariat. Keduanya merupakan penyelewengan yang tidak dapat ditolerir. Diperlukan sebuah metode yang menengahi keduanya; tetap mempertimbangkan perkembangan zaman dan maslahat manusia tanpa menggugurkan makna lahir teks. Al-Syathibi menyebut metode ini sebagai jalan mereka yang mendalam ilmunya (al-râsikhûn fi al-`ilm)[9], sedangkan al-Qaradhawi menyebutnya dengan manhaj wasathiy (metode tengahan/ moderat) [10]. Sikap ‘tengahan’ inilah yang diharapkan dapat mengawal pemaknaan al-Qur`an dan hadis. Rasulullah shallallâhu `alayhi wasallam bersabda :

يَرِثُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ ؛ يَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ

“Ilmu (Alquran) akan selalu dibawa pada setiap generasi oleh orang-orang yang moderat (`udûl); mereka itu yang memelihara Alquran dari pena`wilan mereka yang bodoh, manipulasi mereka yang batil dan penyelewengan mereka yang berlebihan”.

Secara umum ajaran Islam bercirikan moderat (wasath); dalam akidah, ibadah, akhlak dan mu`amalah. Ciri ini disebut dalam Alquran sebagai al-Shirâth al-Mustaqîm (jalan lurus/ kebenaran), yang berbeda dengan jalan mereka yang dimurkai (al-maghdhûb `alaihim) dan yang sesat (al-dhâllûn) karena melakukan banyak penyimpangan.

Wasathiyyah (moderasi) berarti keseimbangan di antara dua sisi yang sama tercelanya; ‘kiri’ dan ‘kanan’, berlebihan (ghuluww) dan keacuhan (taqshîr), literal dan liberal, seperti halnya sifat dermawan yang berada di antara sifat pelit (taqtîr/ bakhîl) dan boros tidak pada tempatnya (tabdzîr). Karena itu kata wasath biasa diartikan dengan ‘tengah’. Dalam sebuah hadis Nabi, ummatan wasathan ditafsirkan dengan ummatan `udûlan.

Ciri sikap moderat dalam memahami teks :

1.     Memahami agama secara menyeluruh (komperhensif), seimbang (tawâzun) dan mendalam.

2.     Memahami realitas kehidupan secara baik

3.     Memahami prinsip-prinsip syari`at (maqâshid al-syarî`ah) dan tidak jumud pada tataran lahir.

4. Terbuka dan memahami etika berbeda pendapat dengan kelompok-kelompok lain yang seagama, bahkan luar agama, dengan senantiasa “mengedepankan kerjasama dalam hal-hal yang disepakati dan bersikap toleran pada hal-hal yang diperselisihkan”.

5.     Menggabungkan antara “yang lama” (al-ashâlah) dan “yang baru” (al-mu`âsharah)

6.     Menjaga keseimbangan antara tsawâbit dan mutaghayyirât. Tsawâbit dalam Islam sangat terbatas seperti, prinsip-prinsip akidah, ibadah (rukun Islam), akhlaq, hal-hal yang diharamkan secara qath`iy (zina, qatl, riba dsb). Mutaghayyirât ; hukum-hukum yang ditetapkan dengan nash yang zhanniyy (tsubut atau dilalah)

7.     Cenderung memberikan kemudahan dalam beragama

Pijakan Dalam Memahami Teks

  1. Memadukan antara yang zhahir dan yang bathin secara seimbang dan tidak memisahkan makna bathin dengan zhahir nash.
  2. Memahami nash sesuai dengan bahasa, tradisi kebahasaan dan pemahaman bangsa Arab (al-Syari`ah Ummiyyah)
  3. Membedakan antara makna syar`i dan makna bahasa. Makna syar`i dimaksud adalah yang ditetapkan oleh agama, bukan makna yang berkembang kemudian. Kata al-Sâ`ihûn pada QS. Al-Taubah : 112 dalam Alquran bermakna orang yang berpuasa atau berhijrah, bukan mereka yang berwisata.
  4. Memperhatikan hubungan (korelasi/munâsabah) antara satu ayat dengan lainnya, sehingga tampak sebagai satu kesatuan
  5. Membedakan antara makna haqîqiy dan majâziy melalui proses takwil yang benar. Pada dasarnya teks harus dipahami secara haqîqiy. Suatu ungkapan (kalâm) dimungkinkan untuk dipahami secara majâziy bila memenuhi tiga syarat berikut :
  6. Ada hubungan yang erat antara makna zhahir sebuah teks dengan makna lain yang dituju
  7. Ada qarînah/ konteks/ dalil (maqâliyyah atau hâliyyah) yang menunjukkan penggunaan makna majâziy
  8. Ada tujuan/ hikmah di balik penggunaan makna majâziy yang ingin dicapai oleh pembicara (mutakallim)[11].
    1. Memperhatikan hak-hak Alquran yang harus dipahami oleh setiap yang akan menafsirkannya, yaitu antara lain : pandangan komprehensif terhadap Alquran, memahami makna ragam qirâ`ât yang ada, memahami retorika dan konteks (siyâq) Alquran, memperhatikan sebab nuzul dan tradisi bahasa Alquran, mengerti ayat-ayat yang musykil atau terkesan kontradiksi.

Demikian, wallahu a`lam.


                **  Alumnus Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta dan meraih seluruh gelar kesarjanaannya (S1-S3) di bidang Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Qur`an dari Universitas Al-Azhar Kairo. Saat ini menjalani tugas sebagai Manager Program Pusat Studi Al-Qur`an (PSQ) Jakarta, Kepala Bidang Pengkajian Al-Qur`an, Badan Litbang dan Diklat Depag RI ; Ketua Tim Penyusun Tafsir Tematik Depag RI ; Wakil Ketua Tim Penyusun Tafsir Ayat-Ayat Kauniyah Depag RI-LIPI; Anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ; Anggota Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur`an Depag RI ; Dosen Pascasarjana  UIN Jakarta, Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) dan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur`an (PTIQ) Jakarta ; Konsultan Kerjasama Luar Negeri Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depag RI.

[1] Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Syathibi,  al-Muwâfaqâtfî Ushûl al-Syarî`ah (Mekah ; Tawzi Abbas Ahmad al-Baz, 1975) h. 2/394

[2] Muhsin Abdul Hamid, Haqîqat al-Bâbiyah wa al-Bahâ`iyyah, (Kairo : Dar al-Shahwah, 1985) h. 22

                [3] Muhsin Abdul Hamid, Haqîqat al-Bâbiyah wa al-Bahâ`iyyah, h. 22

                [4] Al-Syathibi, al-I`tishâm, (Riyadh : Maktabat al-Riyâdh, tth) h. 1/331

                [5] Ahmad Abdurrahim al-Saih, Risâlah fî Ri`âyat al-Mashlahah li al-Imâm al-Thûfi (Kairo : Al-Dâr al-Mashriyyah al-Lubnaniyyah, 1993) h. 39-56).

                [6] Abdul Wahhab Khallaf, Ilm `Ushûl al-Fiqh, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1408 H) h. 98-99

                [7] Abdul Karim al-Hamidi, Dhawâbith fî Fahm al-Nash (Qatar : Kitab al-Ummah, 2005), h. 62-67

                [8] Yusuf al-Qaradhawi, Dirâsah fî Fiqhi Maqâshid al-Syarî`ah, (Kairo : Dar al-Syuruq, cet. I, th. 2006) h. 97-116

                [9] Al-Muwâfaqât, 2/391

                [10] Dirâsah fî Fiqh Maqâshid al-Syarî`ah, h. 135

[11] Muhammad Salim Abu Ashi, Maqâlatâni fî al-Ta`wîl (Kairo : Dâr al-Bashâ`ir, 2003) h. 25-27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s